Share

Kenaikan Bipih Dinilai Tepat untuk Hindari Skema Ponzi

Fatmawati, Jurnalis · Minggu 22 Januari 2023 22:04 WIB
https: img.okezone.com content 2023 01 22 398 2751121 kenaikan-bipih-dinilai-tepat-untuk-hindari-skema-ponzi-F00ZZDVTch.jpg Jamaah Haji (foto: MCH)

JAKARTA - Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), sebesar Rp 69.193.733,60, yang akan dibebankan langsung kepada jamaah haji.

Menurutnya, angka ini disebut sebagai respons prinsip keadilan dalam penyelenggaraan ibadah haji dihubungkan dengan aneka perubahan fiskal tingkat nasional maupun global.

Selain itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief ikut menjelaskan, kenaikan itu juga disebabkan adanya perubahan skema presentasi komponen Bipih dan Nilai manfaat.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Asep Saipudin Jahar berpendapat, bahwa usulan kenaikan BPIH ini sangat rasional dan tepat serta menghindari jebakan skema ponzi.

Melalui penjelasannya, ia menyebut nilai manfaat (NM) dana jamaah haji (data BPKH 2010-2022), menampilkan nilai manfaat dana haji yang tidak mencerminkan nilai riil.

Sebagai contoh, dalam waktu empat tahun 2010-2014 (NM 2010 Rp4,45 juta; NM 2014 Rp19,24 juta), nilai manfaatnya di atas 400%.

”Ini mustahil. Inilah yang menjadi kekhawatirannya sehingga kecenderungan skema ponzi dalam penggunaan nilai manfaat dana haji,” kata dia dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (22/1/2022).

Follow Berita Okezone di Google News

"Tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan skema Ponzi, karena ada unsur ketidakadilan dan berbahaya untuk jangka panjang," tutur Asep.

Asep pun menegaskan, kenaikan BPIH menjadi penting sehingga biaya untuk berhaji didasarkan pada kebutuhan riil dan subsidi pemerintah, serta terhindar dari penyalahgunaan keuangan.

Berdasarkan kasus yang telah menimpa calon jamaah umroh First Travel, dia menghimbau agar skema ponzi tersebut tidak terulang lagi. Menurutnya, harga murah yang ditawarkan First Travel didasari praktik skema Ponzi dalam pengaturan uang jamaahnya yang dilakukan perusahaan.

”Perputaran uang secara sepihak yang tidak transparan sama halnya dengan menginvestasikan uang tanpa persetujuan dari pendaftar,” kata pria yang juga Pembina Lazisnu Tangsel itu.

Dia menyarankan Kementerian Agama, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, hendaknya melakukan aneka pengawasan yang komprehensif untuk menghindari kasus penggelapan dana jamaah haji. Masa tunggu haji yang lama, jangan lantas dijadikan alasan bagi para oknum untuk menangguk keuntungan dari dana haji yang mengendap sembari menunggu pelunasan.

”Bagi perusahaan travel yang kedapatan melakukan itu, maka harus ditindak tegas,” ujarnya.

Faktor lain yang juga harus diterapkan adalah istithoah dan keadilan. Dana haji yang relatif kurang rasional berakibat adanya penumpukan para calon jamaah hingga puluhan tahun. Jika hal tersebut tidak segera dibenahi, maka akan berakibat timbulnya spekulasi pada dana serta masa tunggu yang tidak rasional.

"Usulan Kemenag untuk menaikan ongkos BPIH dengan landasan rasionalisasi ini perlu diapresiasi," pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini