Share

Komnas Haji Nilai Usulan Kenaikan Biaya Haji 2023 demi Kemaslahatan Jutaan Jamaah

Widya Michella, Jurnalis · Jum'at 20 Januari 2023 11:38 WIB
https: img.okezone.com content 2023 01 20 398 2749905 komnas-haji-nilai-usulan-kenaikan-biaya-haji-2023-demi-kemaslahatan-jutaan-jamaah-2GQrNRfzWo.jpg Kakbah (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj menanggapi usulan kenaikan biaya jamaah haji tahun 2023 yang diajukan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Kamis 20 Januari 2023 kemarin.

Menyikapi usulan Menag tersebut, Ketua Komnas Haji dan Umrah menyatakan biaya kenaikan haji sebagai konsekuensi yang sulit dihindari terutama jika pembandingnya dengan menggunakan acuan biaya sebelum pendemi di tahun 2019.

"Kenaikan biaya haji ini sulit dihindari karena dipicu oleh kenaikan berbagai komponen kebutuhan baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi," kata Mustolih dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/1/2023).

BACA JUGA:Ketua MUI Setuju Usulan Biaya Haji 2023 Jadi Rp69 Juta per Jamaah 

Kenaikan itu di antaranya seperti biaya angkutan udara karena avturnya juga naik, hotel, pemondokan, transportasi darat, katering, obat-obatan, alat kesehatan dan sebagainya,

"Belum lagi pengaruh inflasi, sehingga biaya haji mesti beradaptasi atas situasi tersebu," imbuhnya.

Selanjutnya, menurut analisis dari Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta ini, rancangan biaya yang diusulkan Menag tampaknya dalam rangka melakukan rasionalisasi, keberlangsungan dan kesehatan keuangan.

 BACA JUGA:Biaya Haji 2023 Diusulkan Naik Jadi Rp69,1 Juta per Jamaah, Ini Alasan Menag

Follow Berita Okezone di Google News

Sebab, selama ini subsidi ke BPIH, kata dia, ditopang dari subsidi dana yang berasal dari imbal hasil kelolaan keuangan haji terlalu besar dan cenderung tidak sehat. Maka, menurutnya hal itu harus ada langkah berani untuk mengoreksi dan menyeimbangkan hak jutaan jamaah haji tunggu di Indonesia.

"Uang hasil dari kelolaan dana haji dari jamaah tunggu berkisar Rp160 triliun, seharusnya hasil dari penempatan maupun investasi menjadi hak dari jamaah haji tunggu (waiting list) yang berjumlah saat ini kurang lebih 5 juta orang selaku pemilik dana (shohibul maal). Tetapi selama ini 'tradisinya' malah diberikan untuk mensubsidi jamaah haji yang berangkat pada tahun berjalan sampai 100 persen, ini memang harus mulai dikoreksi dan dibenahi" kata dia.

Pada saat yang sama, biaya setoran awal calon jamaah haji belum juga dinaikkan masih di angka Rp25 juta per jamaah, setidaknya selama dua dekade belakangan. Menurutnya, jelas situasi ini sangat menekan keuangan haji yang sekarang ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), terlebih dengan kuota normal 221 ribu maka subsidinya juga akan kembali 'normal'.

"Gus Men termasuk sangat berani mengambil kebijakan yang tidak populer ini, yang selama ini sangat dihindari oleh Menteri Agama era sebelumnya, terlebih di tahun politik. Tapi langkah merasionalisasi dan mengoreksi dana haji harus segera diambil demi kemaslahatan yang lebih besar dan melindungi hak dari jutaan jamaah haji tunggu, jika tidak masalah ini akan jadi bom waktu" kata dia.

Namun demikian, Mustolih berharap usulan kenaikan biaya haji masih bisa diturunkan dengan melakukan efesiensi menyisir komponen-komponen biaya yang bisa dipangkas tanpa mengurangi dan berdampak pada kualitas pelayanan penyelenggaraan haji.

Dia juga berharap soal dana haji tidak hanya biaya haji reguler saja yang disampaikan ke publik, tetapi penyelengggaraan biaya haji khusus yang dikelola travel (PIHK/ Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) juga penting untuk dipublikasikan karena ada ribuan orang menjadi calon jamaah haji khusus.

Sebagai informasi, Kemenag mengusulkan kenaikan biaya jamaah haji tahun 2023 yang akan digelar sekira Mei-Juni dengan asumsi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) total sebesar Rp98.893.909,- atau naik sekitar Rp514 ribu dari tahun sebelumnya. Di mana, komposisi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibebankan kepada jamaah Rp69.193.733,- atau 70 persen, besaran subsidi dari nilai manfaat pengelolaan dana haji sebesar Rp29.700.175,- atau 30 persen.

Dengan demikian, Bipih yang harus dibayar oleh calon jamaah dibanding tahun lalu ada kenaikan sekitar Rp30 juta per jamaah.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini