Share

Menag Minta Anggaran Biaya Operasional Haji Ditambah Jadi Rp1,5 Triliun

Felldy Utama, Jurnalis · Senin 30 Mei 2022 12:18 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 30 392 2602447 menag-minta-anggaran-biaya-operasional-haji-ditambah-jadi-rp1-5-triliun-nVjbrTW8s0.jpg Menteri Agama, Gus Yaqut (foto: dok Kemenag)

JAKARTA - Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas melayangkan permohonan penambahan anggaran biaya operasional haji tahun 2022 sebesar Rp1,5 triliun kepada DPR RI. Hal itu disampaikan Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto saat membuka rapat kerja yang digelar hari ini.

"Komisi VIII DPR telah menerima surat dari Menag B-165/MA/KU.00/05/2022 Tertanggal 27 Mei 2022 mengenai usulan tambahan anggaran operasional haji reguler dan khusus tahun 1443 hijriah atau 2022 masehi," kata Yandri, Senin (30/5/2022).

 BACA JUGA:Cek Persiapan Haji 2022, DPR dan Menag Gelar Rapat

Yandri menyampaikan, dalam surat tersebut disampaikan bahwa tambahan biaya operasional ditujukan untuk baiaya pelayanan Masyair (angkutan bus) pada penyelenggaraan ibadah haji 1443H menggunakan sistem paket layanan, sebagaimana merujuk kebijakan terkini dari pemerintahan kerajaan Saudi Arabia yakni dengan tarif layanan sebesar 5.656,87 SAR per jamaah.

Selain itu, diperlukan juga tambahan biaya penerbangan yang ditangani oleh Saudi Arabia Airlines berupa biaya handling di bandara Soekarno-Hatta untuk jamaah dari embarkasi Surabaya, serta biaya selisih kurs dengan adanya paket pelayanan masyair dan tambahan biaya penerbangan tersebut.

 BACA JUGA:Tim Advance Kemenag Berangkat ke Jeddah untuk Pantau Kesiapan Operasional Haji

"Maka terjadi kekurangan anggaran biaya operasional haji tahun 1443H/2022M sebesar Rp. 1.517.922.003.011," ujarnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, komisi VIII DPR RI ingin mendapatkan penjelasan lebih rinci mengenai usulan tambahan anggaran tersebut. Hal ini sangat penting mengingat jamaah haji akan segera diberangkatkan, namun masih ada permasalahan anggaran yang bersifat mendesak.

"(Sehingga) harus dibahas tuntas, dan dalam waktu yang sangat singkat, sedangkan status Badan Pebgelola keuangan haji (BPKH) dan Dewas BPKH sebagai lembaga yang bertugas mengeluarkan anggaran akan berakhir pada tanggal 6 Juni," pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini