DPR Minta Kemenag Tinjau Biaya Haji Furoda

Widi Agustian, Jurnalis · Sabtu, 11 Agustus 2018 - 10:21 wib
((Foto: Kemenag))

JAKARTA - DPR RI meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk meninjau biaya yang dikeluarkan oleh jemaah haji Furoda. Selama ini biaya haji furoda ini tidak terdata di Kemenag. DPR meminta pemerintah terus berkoordinasi dengan Arab Saudi untuk mendapat informasi yang jelas tentang biaya tersebut.

“Pemerintah harus terus berkoordinasi dengan Arab Saudi untuk mendapat informasi yang jelas tentang biaya haji furoda ini,” kata Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang berkunjung ke Kantor Urusan Haji (KUH) Indonesia di Madinah, seperti dilansir Okezone dari laman Kemenag, Sabtu (11/8/2018).

Menurut Marwan, Komisi VIII telah mendengar kabar jika jemaah haji furoda dikutip biaya untuk akomodasi di Arofah, Muzdalifah, dan Mina. Padahal, hingga kini kondisi di Mina masih begitu-begitu saja. Jika kabar tersebut benar, Pemerintah Indonesia harus meminta Arab Saudi menyediakan fasilitas khusus untuk jemaah haji furoda.

 10 Hari Jelang Puncak Haji, 2 Juta Jamaah Sudah Padati Makkah

“Supaya mereka tidak menganggu fasilitas untuk jemaah haji regular kita,’’ ujarnya.

Lebih lanjut Marwan menjelaskan, masalah haji furoda menjadi pembahasan di Komisi VIII. Terutama terkait dengan biaya. Dia mengatakan, kuota haji furoda bisa mempengaruhi biaya untuk haji regular. Semakin banyak yang mendaftar haji furoda, dikhawatirkan antrean haji regular akan berkurang.

’’Kalau antrean berkurang, biaya haji regular bisa membengkak karena nilai manfaatnya semakin kecil,’’ katanya.

Nilai manfaat yang dimaksud Marwan adalah akumulasi dana haji yang belum terpakai dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). ’’Karena itu, penting bagi pemerintah untuk membicarakan masalah ini dengan Arab Saudi,’’ katanya.

 10 Hari Jelang Puncak Haji, 2 Juta Jamaah Sudah Padati Makkah

Untuk diketahui, selain kuota regular (haji regular dan khusus), Pemerintah Arab Saudi juga menerbitkan visa khusus haji furoda. Jemaah haji furoda bisa langsung berangkat tanpa perlu menunggu bertahun-tahun layaknya haji regular.

Namun, haji furoda tidak dikoordinir kemenag. Kuota haji ini diberikan langsung oleh Arab Saudi kepada biro-biro travel khusus melalui kedutaan besar mereka di Indonesia. Padahal, saat di Mina, jamaah haji furoda tinggal di tenda-tenda yang disediakan untuk jemaah haji regular. Akibatnya, kondisi tenda menjadi sesak dan tidak nyaman.

(wdi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini