Ini Terobosan Pembenahan Penyelenggaraan Umrah di Indonesia
Amril Amarullah, Jurnalis · Kamis, 31 Mei 2018 - 13:06 wib
(Jamaah di Tanah Suci. (Foto: Okezone))

JAKARTA - Sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan umrah mencuat dalam dua tahun terakhir. Tidak sedikit jamaah yang menjadi korban karena batal berangkat, apalagi pemilik travel-nya terjerat persoalan hukum.

Merespons dinamika ini, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama Arfi Hatim mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah terobosan pembenahan. Pertama, melakukan revisi regulasi sehingga Kemenag mempunyai pijakan yang lebih tegas dalam tugas pengawasan. Kemenag telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

"Ada beberapa aturan baru dalam PMA ini, antara lain ketentuan tentang masa keberangkatan. Enam bulan setelah mendaftar, jamaah harus berangkat sehingga dana umrah tidak digunakan untuk lainnya," terang Arfi di Jakarta, Kamis (31/5/2018).

(Baca: Kemenag Qurah Hotel Jamaah di Makkah)

Jamaah menuju Tanah Suci. (Foto: Okezone)

Upaya kedua, lanjut dia, membangun sistem pengawasan berbasis elektronik. Kemenag tengah mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Sipatuh).

"Melalui sistem ini akan saling terkoneksi antara calon jamaah umrah, PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), Kemenag, dan KBSA (Kedutaan Besar Saudi Arabia). Ini dilakukan agar monitoring penyenggaraan umrah tidak hanya dilakukan Kemenag, tapi juga masyarakat," jelas Arfi.

Dalam kerangka penyempurnaan sistem tersebut, Kemenag telah dan akan menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak. Perjanjian kerja sama misalnya sudah dilakukan dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pemanfaatan data kependudukan, Nomor Induk Kepegawaian, dan KTP elektronik.

"Hari ini kita juga akan melakukan penandatanganan kerja sama dengan pihak Imigrasi," ujarnya.

"Sinergi lintas kementerian dan lembaga negara diperlukan guna memperkuat sistem pengawasan," sambungnya.

Sebagai langkah preventif dalam pengawasan, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah juga telah menjalin kerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) Badan Standardisasi Nasional (BSN). Ke depan, Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) yang akan melakukan sertifikasi terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) ini harus diakreditasi oleh KAN. Harapannya, sistem kontrol kualitas menjadi lebih kuat sehingga potensi masalah PPIU bisa diminimalisasi.

"Ke depan, kita juga akan menjalin sinergi dengan OJK, Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk pengawasan pengelolaan keuangan jamaah yang ada di PPIU. Termasuk juga dengan pihak asuransi untuk memberi jaminan kepastian keberangkatan dan perjalanan jamaah umrah," tegasnya.

(Baca: Aplikasi 'Haji Pintar' Mudahkan Petugas Deteksi Jamaah Tersasar di Tanah Suci)

Upaya berikutnya, lanjut Arfi, Kemenag telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 221 Tahun 2018 tentang Harga Referensi PPIU. Kini sudah diatur besaran harga referensi pada kisaran Rp20 juta.

"Bagi PPIU yang menetapkan harga di bawah harga referensi tanpa alasan yang jelas, akan jadi pertimbangan untuk dicabut izinnya," tegasnya.

"Ke depan, kami tidak mentolerir adanya harga promo yang tidak masuk akal dan berpotensi mengelabui masyarakat," tandasnya.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini