Pemerintah Minta Pengelolaan Wakaf Rakyat Aceh di Arab Saudi Tak Melenceng dari Akad

Khalis Surry, Jurnalis · Senin, 12 Maret 2018 - 13:53 wib
(Salah satu sudut Kota Makkah, Arab Saudi (Rani/Okezone))

BANDA ACEH - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berencana mengelola tanah dan aset wakaf milik masyarakat Aceh di Makkah, Arab Saudi yang bernama Baitul Asyi. Pemerintah Aceh akan mempelajari terlebih dahulu terhadap rencana pengelolaan tanah wakaf tersebut.

''Pemerintah Aceh akan pelajari dulu bagaimana rencana pengelolaan tanah wakaf Aceh di Saudi yang akan dilakukan oleh BPKH, karena wacana awal yang berkembang adalah pengelolaan dana setoran dari jamaah haji Indonesia secara keseluruhan,'' kata Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin kepada Okezone, Senin (12/3/2018).

Mulyadi menjelaskan, terkait dengan pengelolaan tanah dan aset wakaf Baitul Asyi di Arab Saudi tersebut sudah ada akadnya dan perjanjian itu telah tercatat di Kerajaan Arab Saudi.

Pengelolaannya untuk kemaslahatan jamaah haji asal Aceh, maka atas dasar perjanjian itu setiap tahun jamaah haji asal Aceh mendapatkan biaya dari pengelolan wakaf itu.

''Sejauh ini pengelolaan sudah berjalan baik, kita harapkan ke depan lebih baik lagi, yang paling penting tidak melenceng dari akad pemberi wakaf itu sendiri, yaitu untuk keselamatan jamaah asal Aceh,'' ujarnya.

Mulyadi mengatakan, terhadap keuntungan dari pengelolaan aset waqaf asyi tersebut harus diberikan kepada rakyat Aceh. Hal itu sesuai denan perjanjian pemberi waqaf (waqif) tanah tersebut. Maka karena itu, BPKH harus mengetahui hal tersebut dan menjadi bahan pertimbangan.

''Kita yakin pihak pengelola majmuah waqaf asyi tidak sembarangan menerima tawaran dari Pemerintah Indonesia jika tidak sesuai dengan akad dari pemberi wakaf tanah tersebut,'' ujarnya.

Selain itu, rencana kerjasama investasi antara Pemerintah Indonesia dengan pengelolaan majmuah waqaf asyi di Arab Saudi, katanya, juga harus melibatkan Pemerintah Aceh dalam prosesnya dan pengelolaan harus transparan kepada seluruh rakyat Aceh.

''Harus jelas bagaimana perkembangannya nanti, lagi pula hal itu agak sensitif di kalangan rakyat Aceh, jadi harus dapat dijelaskan secara transparan,'' pungkasnya.

 

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini