nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Di Balik Hotel Jamaah, Panitia Haji Harus Berpisah 100 Hari dengan Keluarga

Rani Hardjanti, Jurnalis · Selasa 26 September 2017 07:48 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 09 26 398 1783012 di-balik-hotel-jamaah-panitia-haji-harus-berpisah-100-hari-dengan-keluarga-f1EC7VZBZH.jpg (Foto: Rani Hardjanti/Okezone)

MAKKAH – Operasional haji di Daker Makkah akan berakhir hari ini, Selasa (26/9/2017). Hal itu akan ditandai dengan pemberangkatan 11 kloter dengan 4.352 jamaah. Sebanyak 441 jamaah yang tergabung dalam kloter 35 Embarkasi Makassar (UPG 35) akan menjadi rombongan terakhir yang dijadwalkan berangkat dari Makkah pukul 18.57 waktu Arab Saudi (WAS)

Sejak itu, semua jamaah haji Indonesia sudah meninggalkan Makkah. Hotel-hotel tempat mereka tinggal yang sebelumnya penuh dan ramai, kembali ke asal, kosong dan sepi. Persis kondisi tujuh bulan lalu, saat tim akomodasi berjuang untuk menyiapkan hotel bagi jamaah haji.

Senin, 20 Februari 2017, 12 petugas yang tergabung dalam tim akomodasi bertolak dari Indonesia menuju Arab Saudi. Mereka adalah Nasrullah Jasam (Ketua Tim), Abduh Dhiyaurrahman (Sekretaris), Amin Handoyo (Waki Ketua Bidang Negosiasi), Fitsa Baharuddin (Wakil Ketua Bidang Penyiapan), Ihsan Faisal (Koordinator Tamtir), M. Lutfi Makki (Koordinator Kasyfiyah dan Ukur Jarak), Zulkarnain Nasution (Koordinator Verifikasi Berkas), Alam Agoga Hasibuan, Muhammad Muslih, dan M Syarif (Anggota Bidang Negosiasi), Mustika Putra (Administrator Penyiapan), serta Rahmah Kurniati (Administrator Negosiasi).

Di hadapan mereka, merentang panjang masa tugas 100 hari, hingga 25 Mei 2017 untuk berburu hotel yang akan ditempati jamaah haji. Lebih tiga bulan, mereka harus terpisah dari anak dan istri, untuk memulai tugas melayani jamaah haji.

Selama 100 hari berpisah dari keluarga tentu bukan waktu sebentar dan tidak ringan untuk dilalui. Namun, 100 hari untuk mencari hotel bagi 204 ribu jamaah haji Indonesia juga bukan waktu yang lama mengingat tingkat kesulitan yang tinggi seiring keterbatasan hotel di tengah kompetisi di Arab Saudi.

Penyiapan

Menurut Nasrullah, tim akomodasi bertugas berdasarkan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No 9 tahun 2016 tentang Penyediaan Barang/Jasa dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi. “Ada tiga tahapan yang harus kami lakukan, yaitu penyiapan, negosiasi, baru kontrak. Dari ketiga itu, dua tahap pertama mempunyai tantangannya sendiri-sendiri,” tutur Nasrullah.

Pada tahap penyiapan, tim akomodasi harus mencari hotel yang akan disewa. Tidak sembarang hotel yang harus disewa. Tim harus memastikan semuanya sesuai dengan kriteria dan kualifikasi, serta prosesnya harus sesuai aturan yang ada.

“Tantangan pertama yang harus dihadapi tim akomodasi adalah terkait kualifikasi,” kata Ketua Tim Akomodasi yang juga Kepala Daker Makkah Nasrullah Jasam saat ditemui di Kantor Daker Makkah, kepada Media Center Haji.

Kepada MCH Daker Makkah, Nasrullah mau berbagi kisah kerja keras timnya berburu hotel yang akan ditempati jamaah saat operasional haji.

Ada sejumlah kualifikasi hotel jamaah haji Indonesia, yaitu pertama, mudah diakses. “Kadang ada hotel bagus, tapi aksesnya sulit. Ini tidak bisa disewa karena kita juga harus bersinergi dengan layanan transportasi dan katering. Karenanya, akses atau letak hotel menjadi pertimbangan utama,” ujar Nasrullah.

Termasuk kemudahan akses adalah hotel tidak terletak di kawasan yang menanjak, karena itu akan menyulitkan jamaah, khususnya lanjut usia (lansia). Nasrullah mengaku tahun ini ada satu yang agak menanjak (Hotel Sawi Mahbas), tapi tetap disewa karena masih bisa dilalui dan pihak pemilik hotel mau menyiapkan 10 mobil golf sebagai moda pengantar ke halte bus shalawat.

Kedua, fisik hotel bagus, termasuk fasilitas di dalamnya. Nasrullah mencontohkan, hotel harus memiliki lobi yang luas, minimal 50 m2. Lobi luas diperlukan untuk memastikan jamaah nyaman saat baru tiba di hotel, meski banyak koper yang harus diangkut ke dalam, minimal 1 kloter.

Hotel juga harus memiliki musala yang cukup luas. Sebab, ada fase di mana kegiatan jamaah terkonsentrasi di hotel, utamanya jelang puncak haji. Jamaah juga membutuhkan tempat untuk berkumpul, baik untuk koordinasi maupun penyuluhan. “Kita juga minta ada tempat untuk makan, untuk pembagian katering,” ucapnya.

Ketiga, membentuk rumpun hotel. Nasrullah mengatakan, tim menghindari menyewa hotel yang letaknya menyendiri, apalagi kapasitasnya tanggung. Harus ada beberapa hotel yang berdekatan sehingga membentuk satu rumpun. Ini diperlukan untuk memudahkan layanan katering dan transportasi. Untuk itu, penyediaan hotel tahun ini dibatasi pada enam wilayah saja, yaitu Syisyah, Mahbas jin, Jarwal, Misfalah, Raudhah, dan Aziziyah.

“Halte transportasi belum bisa ditentukan kecuali rumah sudah ada sebab mengikuti letak rumah. Karena itu, rumah harus memperhatikan layanan transportasi dan katering,” katanya.

“Jadi tidak sesederhana yang dibayangkan,” lanjutnya.

Keempat, kapasitas hotel minimal dapat menampung 1 kloter. “Jadi tidak ada hotel yang di bawah 1 kloter atau hotel kecil. Hal ini untuk meminimalkan terjadinya pecah kloter selama jamaah di Makkah,” tambahnya.

Kelima, dokumen lengkap. Wakil Ketua Bidang Penyiapan Fitsa Baharuddin mengatakan, PMA 9/2016 membolehkan tim akomodasi untuk melakukan proses penunjukan langsung. Mekanisme ini, menurutnya, lebih efektif jika dibandingkan sistem pendaftaran. “Tahun 2014 itu kita masih menggunakan mekanisme pendaftaran. Yang daftar itu sampai 400 berkas. Yang harus di kasfiyah itu hampir 300 hotel. Tidak efektif sama sekali,” terang Fitsa.

Selain lebih efektif, mekanisme penunjukan langsung juga menghindarkan tim akomodasi dari berhubungan dengan calo. Sebab, setelah memeriksa hotel, tim bisa langsung menghubungi pemiliknya untuk menyerahkan dokumen. Jika berminat disewa Indonesia, mereka akan menyerahkan dokumen.

“Dokumen itulah yang kemudian diperiksa secara komprehensif. Kalau oke kita lanjutkan, kalau tidak ya kita tolak,” ujarnya.

Namun, tetap saja ada orang yang berusaha mencari celah. Terkadang, berkas sebuah hotel dibawa oleh lebih dari empat orang. Setiap dari mereka mengklaim sebagai pemegang kuasa. Maklum, anggaran pengadaan akomodasi lebih Rp3 triliun sehingga banyak orang yang tergiur untuk menjadi calo.

Terkait hal itu, tim akomodasi harus memastikan lebih dahulu siapa pemegang kuasa. Salah satu caranya adalah dengan memeriksa dokumen. “Biasanya dari tiga atau empat yang mengklaim, hanya satu yang bisa menunjukkan surat kuasa dari pemilik hotel,” tuturnya.

Gambaran ini, kata Nasrullah, menunjukkan bahwa mencari hotel di Makkah untuk musim haji tidaklah mudah. Terlebih jumlah jamaah haji Indonesia sangat banyak, mencapai 204 ribu orang. “Bukan pekerjaan mudah di Makkah mencari hotel untuk 204 ribu jamaah. Apalagi kita harus mencari yang sesuai dengan kualifikasi tersebut. Di sini tim betul-betul capek secara fisik dan pikiran,” akunya.

Kompetisi

Tantangan kedua penyediaan hotel jamaah haji Indonesia adalah kompetisi antarnegara. Tantangan ini juga berat, mengingat mekanisme pengadaan tiap negara berbeda-beda. Kalau kita harus memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan pagu maksimal, negara lain belum tentu sama. Bahkan, negara lain relatif bisa memasang harga jauh lebih tinggi di atas pagu Indonesia yang sebesar SAR4.375.

Namun, kata Nasrullah, Indonesia mempunyai kelebihan di mata para pemilik hotel di Makkah dan Madinah. Menurutnya, orang Arab lebih suka menyewakan hotelnya ke Indoensia karena pasca-dihuni, kondisinya tetap bagus atau tidak rusak.

“Kalau negara lain menyewa dengan harga 5.000 riyal, sementara kita 4.500 riyal. Mereka masih memilih kita, meski intervalnya 500 riyal. Sebab, cost yang harus mereka keluarkan untuk memperbaiki setelah ditempati itu bisa 600 riyal,” terang Nasrullah membuat perumpaaan.

Fitsa menambahkan, kalau jamaah Indonesia juga dikenal bersih sehingga aroma dalam hotel tetap terjaga. “Satu-satunya keluhan pemilik hotel terhadap jamaah kita adalah terkait konsumsi air yang berlebihan,” terangnya.

Negosiasi

Selesai pada tahap penyiapan, selanjutnya masuk tahap negosiasi. Ada dua hal yang harus dinego, yaitu: harga dan kapasitas. Negosiasi harga untuk memastikan tidak melebihi plafon yang ada. Harga antara satu hotel dengan lainnya bisa berbeda-beda, tapi tim berusaha agar disparitasnya tidak terlalu jauh.

“Bagi kita yang penting tidak lebih dari HPS. Kalau lebih HPS baru salah. Plafon kan rata-rata, bukan satuan. Kalau plafon satuan babak belur kita. Rumah sektor tujuh itu 3.500 Riyal. Kalau plafonnya 4.375 riyal, dia bisa menyimpan 875 riyal per rumah. Itu bisa menyumbang rumah di Jarwal yang harganya mahal atau di atas plafon,” jelas Nasrullah.

Selain harga, juga dilakukan negosiasi kapasitas. Terkait ini dikenal istilah tasrih dan tamthir. Tasrih berupa keterangan dari Dinas Perumahan Saudi tentang kapasitas maksimal hotel. Tamthir adalah kriteria pengukuran yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi untuk ruang minimal jamaah di setiap kamar. Setiap jamaah minimal mendapatkan ruang dengan luas 3,5 meter persegi. Hasil tamthir tidak selalu sama dengan tasrih. Hasil kompromi antara tasrih dan tamthir disebut taksir.

“Misal, tasrih hotel A kapasitasnya 1500. Belum tentu itu ideal ketika diisi 1.500 jamaah. Bisa jadi malah sangat numpuk. Tamthir untuk memastikan setiap jamaah mendapat ruang ideal dalam kamar,” terang Nasrullah.

Menurut Fitsa Baharuddin, proses tamthir dilakukan per kamar. Sebab, bentuk kamar satu dengan lainnya kadang beda sehingga ukurannya juga beda. “Jadi ribuan kamar kita tamthir semua. Kita dibantu oleh tim tamthir yang mencapai 20 orang,” katanya.

“Hasil tamthir, 95% di bawah tasrih. Kita sering berdebat dengan pemilik hotel pada soal ini. Sebab hitungan kita kan satuan. Kalau klaim dia 1.500 sementara hitungan ideal kita hanya 1.300, berarti ada margin 200. Kalau dikalikan 4.000 riyal, berapa ratus juta yang harus dia relakan. Sedang kita patokannya jamaah harus nyaman,” tambahnya.

Sesuai PMA 9/2016, lanjut Nasrullah, tim akomodasi berpatokan, jamaah mendapat ruang cukup sehingga nyaman di dalam kamar. “Satu kamar maksimal enam orang karena memperhitungkan antrean kamar mandi juga,” tuturnya.

“Kalau pada saat operasional ada yang lebih dari enam, itu dipastikan jamaah sendiri yang memformat ulang. Meski kamar luas muat untuk 8 orang, tetap kita patok enam orang saja maksimal,” lanjutnya.

Proses negosiasi ini juga tidak berlangsung sebentar. Sebab, negosiasi tidak jarang harus dilakukan sampai dua tiga kali pertemuan, baru selesai. Ada juga yang sudah sepakat lalu mundur karena tergiur tawaran negara lain yang lebih tinggi.

Kasus pemilik hotel mundur bahkan sampai memberi kesan traumatik tersendiri bagi tim akomodasi. Setiap kali ada ada orang Arab datang ke Kantor Daker Makkah, mereka menduga kalau ada pemilik hotel yang akan mundur lagi, meski padahal hanya mau menyerahkan berkas saja.

“Proses awal penyediaan akomodasi tahun 2017 sebenarnya relatif cepat. Tapi di tengah jalan, banyak yang mundur, bahkan hingga 20ribu kapasitas. Mencari hotelnya lagi kan tidak mudah,” kenang Nasrullah.

Kontrak

Negosiasi selesai, tahap selanjutnya adalah kontrak. Menurut Fitsa, kesepakatan yang menjadi hasil negosiasi itu kemudian diajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu Staf Teknis Haji 1 KJRI di Jeddah untuk dilakukan kontrak. Dari kontrak, akan keluar tasrih yang baru, untuk kemudian datanya dimasukan ke sistem e-hajj.

“Baru pemilik hotel mendapat pembayaran tahap pertama. Pada masa operasional ketika dia sudah menempatkan beberapa persen jamaah, dilakukan pembayaran tahap kedua. Tahap terakhir dilakukan setelah hotel kosong,” jelas Fitsa.

Lantas, apakah kerja tim sudah selesai? Belum. Tim akomodasi masih harus melakukan pengecekan kembali. Sebab ada beberapa hotel yang saat proses penyediaan kondisinya baru 90%. Misal, karpet dan spring bed masih harus diganti, tempat wudu jamaah masih berbentuk westafel sehingga harus dibongkar, dan lainnya.

“Alhamdulillah tahun ini sejak dari pengadaan sampai operasional, kontrol terhadap hotel dilakukan terus-menerus sehingga hasilnya kelihatan. Air minum di hotel juga melimpah. Saya menemukan di salah satu hotel, besoknya jamaah mau pulang, di kamarnya masih tersedia 4 dus air minum,” katanya.

Kerja keras tim akomodasi berbuah hasil. Nasrullah menilai, lelah usaha mereka di awal terbayar oleh lancarnya kegiatan jamaah selama operasional. “Tahun ini untuk akomodasi kita capek di awal, tapi saat operasional alhamdulillah tidak banyak masalah,” tuturnya.

Ada beberapa keluhan, misal terkait listrik karena genset tidak berfungsi dan air, namun jumlahnya tidak signifikan. “Kalau kita hitung dari 155 hotel yang disewa, trouble listrik terjadi di sekitar 10-15 hotel. Paling lama lampu mati 4 jam, paling cepat setengah jam. Semua karena genset yang tidak berfungsi optimal. Sementara keluhan soal air hanya 5 hotel,” katanya.

Dari 155 hotel yang disewa, standard paling minimalis adalah Rehab Al Fatih Hotel. Namun, jika dibandingkan Kantor Daker Makkah, hotel ini masih jauh lebih bagus. “Alhamdulillah tidak ada komplain. Tuan rumah memberikan pelayanan luar biasa berupa kopi, teh, dan juz yang selalu tersedia setiap hari.

“Kami telah melakukan penilaian. Lebih 90% penilaiannya bagus. Bahkan, ada 4 hotel yang mendapat nilai 100 dari jamaah, yaitu: hotel di sektor 7, 8, dan 11.

“Alhamdulillah, tahun ini ada efisiensi sekitar SAR100/jamaah sehingga totalnya mencapai puluhan miliar. Dan efisiensi itu tanpa mengurangi kualitas hotel,” ujarnya.

Kini, Makkah segera kosong dari jamaah haji Indonesia. Sebagian sudah pulang ke Tanah Air, sebagian masih berada di Madinah.

“Alhamdulillah semua proses yang masuk ke kita bisa kita pertanggungjawabkan. Kalau ada yang merasa terzalimi, silakan sampaikan. Insya Allah kita profesional,” tututnya.

Operasional haji akan segera berakhir dan tim akomodasi sudah harus mulai bersiap untuk persiapan haji tahun 2018.

1
5

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini